Stop Kekerasan Pada Wartawan

Stop Kekerasan Pada Wartawan

Oleh SUGENG WINARNO *)

Aksi penganiayaan kepada wartawan kembali terjadi. Kali ini menimpa Didik Herwanto, pewarta foto Riau Pos. Letkol Robert Simanjuntak menyerang Didik ketika sedang bertugas mengambil gambar saat pesawat tempur Hawk 200 jatuh di desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar, Riau, Selasa 16/10/2012. Dari sekian banyak rentetan kekerasan yang menimpa jurnalis, belum ditemukan solusi yang jitu, hingga kasus serupa senantiasa berulang.
Mengutip data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, data kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dari tahun 2003-2012 tercatat sebanyak 467 kasus. Dengan perincian pada 2003 (54 kasus), 2004 (26 kasus), 2005 (34 kasus), 2006 (23 kasus), 2007 (37 kasus), 2008 (17 kasus), 2009 (69 kasus), 2010 (66 kasus), 2011 (96 kasus), dan sampai Mei 2012 sebanyak 45 kasus. Kasus kekerasan yang menimpa wartawan berupa kekerasan fisik seperti penganiayaan berat maupun ringan, hingga pembunuhan. Non fisik seperti ancaman, intimidasi dan penghinaan. Dari sekian banyak kasus ini tidak semua tuntas diusut, bahkan sebagian besarnya menguap begitu saja.
Dalam sebuah talkshow di TV One, Rabu malam 17/10/2012, Letkol Robert Simanjuntak sudah meminta maaf langsung kepada Didik Herwanto. Namun apakah permohonan maaf saja sudah cukup untuk menuntaskan masalah ini?. Didik Herwanto memang telah memaafkan Letkol Robert Simanjuntak, tetapi apakah dengan cara ini akan membuat happy ending semua pihak? Bagaimana idealnya masalah ini diselesaikan?

Minimnya Penghargaan Profesi Wartawan
Kasus kekerasan yang kesekian kalinya menimpa wartawan ini mencerminkan makin rendahnya pemerintah dalam melindungi profesi jurnalis dan minimnya penghargaan masyarakat pada pekerjaan mulia ini. Telah terjadi premanisme dan kriminalisasi pers dan munculnya cara baru menghakimi wartawan di medan laga. Hal ini juga mengindikasikan masih minimnya pemahaman penegak hukum, alat negara, dan masyarakat terhadap fungsi dan peran jurnalis di tengah masyarakat.
Tugas wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi aturan dan undang-undang. Seperti dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa kewajiban pers nasional seperti disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, yang menyebutkan bahwa “Pers nasional memiliki kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”
Hak masyarakat memperoleh informasi adalah sebuah keniscayaan, sehingga upaya menyajikan informasi untuk kepentingan publik tidak boleh dihalang-halangi. Dalam kasus ini, penganiayaan kepada seorang jurnalis dapat mengancam kebebasan pers. Kalau kita simak dari video dan foto perkelahian Letkol Robert dan Didik jelas kekerasan tersebut dilakukan dihadapan masyarakat, bahkan dihadapan anak-anak berseragam SD. Perilaku ini tentunya bisa menjadi contoh yang tidak mendidik.
Dengan alasan apapun, tindak kekerasan berupa pemukulan kepada jurnalis merupakan bentuk arogansi dan merupakan tindakan pidana serta melanggar kebebasan pers seperti diamanatkan dalam UU Pers. Hendaknya kalau ada kerja pers yang dianggap tidak sesuai, ada jalur pelaporan yang bisa dilakukan, bukan dengan adu jotos.
Letkol Robert Simanjuntak menyatakan tidak tau bahwa Didik adalah seorang jurnalis, karena Didik saat itu menggunakan celana pendek dan kaos oblong. Apakah karena pada diri Didik tidak ada simbol-simbol yang mencirikan bahwa dia seorang jurnalis lantas sang Letkol bisa punya pembenaran untuk melakukan kekerasan? Tentu saja tidak. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wartawan memang tidak ada tuntutan untuk selalu berpakaian rapi, berseragam layaknya seorang pegawai kantoran.
Dalam situasi ini, momen memang sesuatu yang mahal untuk mendapat hasil karya jurnalistik yang nilainya bagus. Salah satu news value adalah unsur aktualitasnya, sehingga berita yang paling terkini yang lebih dicari masyarakat. Dalam kondisi ini, Didik yang saat peristiwa terjadi memang tidak jauh dari TKP, tanpa memperhatikan penampilan fisiknya tetapi lebih pada bagaimana memperoleh gambar yang eksklusif.
Jurnalis adalah penyambung lidah masyarakat yang mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang benar kepada publik. Profesi wartawan adalah profesi amanat dari publik. Tugas pers adalah mengkritik agar ketidakbenaran terungkap. Pasal 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan ada tiga fungsi pers yaitu informasi, edukasi dan kontrol sosial.

Kompetensi Wartawan
Tidak dapat dipungkiri, banyak wartawan yang menyimpang dalam menjalankan praktik jurnalistiknya. Munculnya wartawan amplop misalnya, adalah salah satu contoh praktek jurnalistik yang menyimpang. Belum lagi masih banyak wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik dan UU Pers sehingga dalam menjalankan tugasnya sering melanggar etika dan UU yang hendaknya dijunjung tinggi itu.
Dari beberapa fakta buruk tentang wartawan bisa menimbulkan image negatif tentang profesi jurnalis. Kondisi ini tentunya dapat menurunkan kredibilitas jurnalis di mata masyarakat. Untuk itu, standarisasi seorang jurnalis menjadi penting dilakukan. Upaya ini tentunya dalam rangka mewujudkan wartawan yang professional, yang bisa menjalankan praktik jurnalistik secara ideal.
Dewan pers, sebagai sebuah lembaga yang menaungi profesi wartawan adalah lembaga yang tepat untuk menentukan kelayakan seorang jurnalis. Dewan pers memang telah mengadakan ujian kompetensi jurnalis, namun baru sebagian kecil wartawan yang bisa lulus sebagai wartawan yang profesional. Karena dengan wartawan yang profesional, masyarakat atau siapapun bisa lebih menghargai praktek kerja wartawan.
Bagir Manan, ketua Dewan Pers pernah menyatakan bahwa kompetensi wartawan akan membuat jurnalis lebih terhormat dalam menjalankan tugasnya yang dilandasi prinsip-prinsip hukum, demokrasi, kemanusiaan dan disiplin keilmuan, serta kode etik. Dengan kompetensi wartawan bisa digunakan untuk melindungi wartawan dari ancaman yang mengganggu tugas profesionalnya.
Disisi lain, dengan kompetensi wartawan juga dapat melindungi masyarakat dari praktek-praktek oknum jurnalis yang menyimpang. Pada situasi seperti ini, masyarakat bisa menolak jurnalis yang melakukan peliputan namun dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia telah lulus uji Dewan Pers dan dinyatakan layak menjadi wartawan yang kompeten.
Upaya stop kekerasan pada para jurnalis bisa terwujud dengan memperbaiki relasi masyarakat dan insan pers. Masyarakat perlu sadar akan peran pers, para jurnalis juga harus bisa menjalankan tugasnya dengan profesional. Kalau situasi ini bisa dibentuk, maka kondisi yang memungkinkan masyarakat berseteru dengan beradu fisik dengan wartawan akan bisa direda.

*) SUGENG WINARNO, MA.Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang
**) Artikel ini pernah ditulis untuk Koran Jawa Pos 17/10/1012

Random Posts

Loading…

About sugengwin

S1 Ilmu Komunikasi FISIP UMM S2 Media and Information, Curtin University of Technology, Australia
This entry was posted in Tulisan Saya di Media. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha Garb (1.5)