Stop Kekerasan Pada Wartawan

Stop Kekerasan Pada Wartawan
Oleh SUGENG WINARNO *)

Pembunuhan terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini korbannya seorang jurnalis harian Metro Manado. Ryono Linggotu ditemukan tewas mengenaskan dengan luka sekitar 14 tusukan ditubuhnya. Diduga, kematian ini terkait dengan karya jurnalistik yang dibuat oleh korban. Di negeri ini menjadi jurnalis masih menjadi profesi yang tidak aman. Wartawan butuh perlindungan dalam menjalankan profesinya.

Penyelesaian konflik antara wartawan dengan pihak yang berkaitan dengan produk jurnalistik sering berujung dengan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan. Sering kasus pembunuhan pada wartawan berakhir dengan ending yang tidak jelas. Tidak ada penegakan hukum dan penindakan yang tegas pada pihak yang bersalah. Wartawan pada posisi lemah dan minim perlindungan.

Sementara itu beberapa pekan silam, Mahfud MD dan Margiono (Ketua PWI Pusat) telah mengagas lahirnya Press CODE atau Press Committee for Democracy Empowerment (komite pers untuk pemberdayaan demokrasi). Press Code didirikan agar pers sebagai salah satu pilar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Mengingat peran idealnya, sebagai pilar keempat demokrasi, pers menjadi tumpuhan dan penyelamat demokrasi. Sementara disisi lain, insan pers (wartawan) dalam menjalankan tugas keselamatannya masih teracam.

Profesi Berbahaya
Menurut riset dari International News Safety Institute (INSI), Indonesia menempati urutan ke empat negara yang paling berbahaya bagi wartawan. Urutan pertama hingga ketiga ditempati oleh Syria, Nigeria dan Brasil. Sementara itu menurut International Press Institute (IPI), yang berpusat di Jenewa, sebanyak 119 wartawan tewas sewaktu melakukan tugas jurnalistik sepanjang 2012.

Mengutip data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, data kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dari tahun 2003-2012 tercatat sebanyak 467 kasus. Dengan perincian pada 2003 (54 kasus), 2004 (26 kasus), 2005 (34 kasus), 2006 (23 kasus), 2007 (37 kasus), 2008 (17 kasus), 2009 (69 kasus), 2010 (66 kasus), 2011 (96 kasus), dan sampai Mei 2012 sebanyak 45 kasus.

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis diantaranya melibatkan TNI Polri, wakil rakyat, PNS, Ormas, partai politik, mahasiswa dan orang yang tidak dikenal. Kekerasan yang dilakukan Polri dan TNI berupa kekerasan fisik dan perampasan alat peliputan. Sebagai aparatur negara, kedua lembaga tersebut semestinya bisa memahami kerja jurnalistik. Sedangkan kekerasan masyarakat dan preman terhadap pers dilakukan karena kurangnya kerjasama dan pemahaman tentang tugas dan profesi jurnalistik, dan masyarakat lebih memilih jalan kekerasan daripada jalan damai.

Dari sekian banyak kasus kekerasan pers yang ditindaklanjuti pihak kepolisian, proses hukumnya banyak yang mandek di tengah jalan. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi pers dari segala bentuk kekerasan.
Kasus kekerasan yang menimpa wartawan berupa kekerasan fisik seperti penganiayaan berat maupun ringan, hingga pembunuhan. Non fisik seperti ancaman, intimidasi dan penghinaan. Dari sekian banyak kasus ini tidak semua tuntas diusut, bahkan sebagian besarnya menguap begitu saja.
Profesi jurnalis adalah pekerjaan yang mengandung bahaya, oleh karena itu seorang jurnalis harus tahu bagaimana melindungi diri, bagaimana bersikap serta menulis berita sesuai etika profesionalisme yang tertuang dalam kode etik jurnalistik dan UU Pers.

Minimnya Penghargaan Profesi Wartawan
Kasus kekerasan yang kesekian kalinya menimpa wartawan ini mencerminkan makin rendahnya pemerintah dalam melindungi profesi jurnalis dan minimnya penghargaan masyarakat pada pekerjaan mulia ini. Telah terjadi premanisme dan kriminalisasi pers dan munculnya cara baru menghakimi wartawan di medan laga. Hal ini juga mengindikasikan masih minimnya pemahaman penegak hukum, alat negara, dan masyarakat terhadap fungsi dan peran jurnalis di tengah masyarakat.

Tugas wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi aturan dan undang-undang. Seperti dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa kewajiban pers nasional seperti disebutkan dalam pasal 5 ayat 1, yang menyebutkan bahwa “Pers nasional memiliki kewajiban untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”
Secara yuridis, eksistensi pers dan peran jurnalis sesungguhnya telah dijamin UUD 1945. Utamanya dalam menjalankan dua hak asasi sebagai pilar utama demokrasi, yakni hak kebebasan mengeluarkan pendapat (pasal 28 E, ayat 2 dan 3) dan hak mendapatkan informasi yang bebas (non restricted information) yang dijamin pasal 28 F. Dasar ini diperkuat oleh UU Pers No 40/1999, UU Hak Asasi Manusia No 39/1999, dan UU Kebebasan Informasi Publik No 18/2008.

Kebebasan pers juga merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik (Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia dan Pasal Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia.

Hak masyarakat memperoleh informasi adalah sebuah keniscayaan, sehingga upaya menyajikan informasi untuk kepentingan publik tidak boleh dihalang-halangi. Dengan alasan apapun, tindak kekerasan berupa pemukulan dan pembunuhan kepada jurnalis merupakan bentuk arogansi dan merupakan tindakan pidana serta melanggar kebebasan pers seperti diamanatkan dalam UU Pers. Hendaknya kalau ada kerja pers yang dianggap tidak sesuai, ada jalur pelaporan yang bisa dilakukan, bukan dengan adu jotos.
Jurnalis adalah penyambung lidah masyarakat yang mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang benar kepada publik. Profesi wartawan adalah profesi amanat dari publik. Tugas pers adalah mengkritik agar ketidakbenaran terungkap. Pasal 3 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan ada tiga fungsi pers yaitu informasi, edukasi dan kontrol sosial.

Maraknya kasus kekerasan yang menimpa wartawan bisa menjadi indikasi bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan. Masih terjadi pembungkaman terhadap kontrol sosial politik yang diperankan pers. Kekerasan terhadap wartawan tidak hanya merugikan para jurnalis dan media, tetapi dapat membunuh proses demokrasi.

*) SUGENG WINARNO, MA
Dosen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.
**) Artikel ini pernah ditulis untuk Harian REPUBLIKA, 27/11/2012

Random Posts

Loading…

About sugengwin

S1 Ilmu Komunikasi FISIP UMM S2 Media and Information, Curtin University of Technology, Australia
This entry was posted in Tulisan Saya di Media. Bookmark the permalink.

One Response to Stop Kekerasan Pada Wartawan

  1. Eko wahyulianto says:

    keren pak, di tunggu postingan terbarunya 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha Garb (1.5)